CORONGSUKABUMI.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggenjot perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya mengejar target Universal Health Coverage (UHC). Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah relawan dan tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai memiliki potensi besar menambah peserta aktif BPJS.
Namun hingga kini, kepatuhan yayasan pengelola SPPG dalam mendaftarkan pekerjanya masih tergolong rendah. Dari 402 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Sukabumi, baru dua SPPG yang mendaftarkan seluruh tenaga kerja dan relawannya ke program BPJS.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Sosialisasi Program JKN bagi Relawan SPPG se-Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Pendopo Sukabumi, Kamis (16/7/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan keberadaan ratusan SPPG menyimpan potensi besar untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN di daerah.
“Jika dihitung secara rata-rata, setiap satu titik SPPG diperkuat oleh 50 personel, yang terdiri dari 47 tenaga relawan lokal serta tiga petugas resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan total 402 SPPG yang sudah terbentuk di seluruh Sukabumi saat ini, maka ada potensi besar sekitar 20 ribu orang yang bisa diserap masuk ke dalam sistem kepesertaan aktif JKN,” papar Ade Suryaman kepada awak media usai kegiatan.
Menurutnya, yayasan sebagai pengelola SPPG memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur MBG, baik melalui BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
“Karena jumlahnya mencapai 20 ribu orang, maka secara regulasi semuanya menjadi kewajiban pemberi kerja untuk membayarkan iuran BPJS mereka, baik untuk lini BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, saya mengetuk kesadaran para pengelola; dari 402 yayasan baru dua yang patuh membayar, saya mengimbau keras agar 400 yayasan lainnya segera mendaftarkan dan membayar premi para pekerjanya,” tegasnya.
Ade menilai perlindungan jaminan sosial bukan hanya untuk meningkatkan capaian UHC, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi para relawan yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Apabila para relawan mengalami gangguan kesehatan saat menjalankan tugasnya, biaya pelayanan kesehatan dapat ditanggung melalui program JKN sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun terus mendorong percepatan kepesertaan JKN mengingat capaian UHC masih berada di bawah target nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), cakupan UHC ditargetkan mencapai 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.
Sementara itu, data saat ini menunjukkan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Sukabumi baru mencapai 92,97 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 62,96 persen. Karena itu, pemerintah daerah menilai kolaborasi antara Pemkab Sukabumi, BPJS Kesehatan, dan yayasan pengelola SPPG menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepesertaan sekaligus mengembalikan capaian UHC di Kabupaten Sukabumi.
Sumber Jubirtvnews.com:Β Kejar Target UHC, Sekda Sukabumi Desak Ratusan SPPG Daftarkan Relawan ke BPJS
