CORONGSUKABUMI.com – Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi yang berada di kisaran 5,44 persen hingga 7,51 persen tidak berbanding dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2027.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti target PAD 2027 yang justru turun Rp6,36 miliar atau sekitar 0,70 persen dibandingkan APBD Murni 2026.
Dalam RAPBD 2027, PAD diproyeksikan sebesar Rp897,54 miliar, turun dari Rp903,91 miliar pada APBD Murni 2026.
Persoalan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra dalam Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, mengatakan penurunan target PAD perlu mendapat penjelasan, terlebih pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
βDi tengah optimisme pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan mencapai 5,44 persen hingga 7,51 persen, melandainya target PAD menjadi pertanyaan teknokratis,β ujar Hera saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.
Secara keseluruhan, RAPBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp4,171 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,240 triliun.
Ketergantungan Dana Transfer Disoroti
Selain target PAD, Fraksi Gerindra menyoroti struktur pendapatan Kabupaten Sukabumi yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.
Transfer Keuangan Daerah (TKD) disebut masih menyumbang sekitar 78,29 persen dari total pendapatan daerah.
Gerindra menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat digitalisasi retribusi, mengoptimalkan Pajak Air Permukaan serta meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Di sisi belanja, Gerindra mengapresiasi peningkatan alokasi Belanja Modal untuk jalan, jaringan dan irigasi yang mencapai Rp288,27 miliar atau meningkat 57,28 persen.
Kenaikan tersebut dinilai dapat menjadi peluang untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Namun, peningkatan anggaran tersebut diminta diikuti pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas pekerjaan maupun proses pengadaan.
βJangan sampai anggaran ratusan miliar kembali menjadi jalan berlubang dalam hitungan bulan akibat lemahnya pengawasan. Pengadaan barang dan jasa harus menekan efisiensi dan menghentikan segala bentuk kebocoran,β tegas Hera.
Dorong APBD Selaras Asta Cita
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga meminta penyusunan APBD 2027 diselaraskan dengan delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Gerindra mengusulkan tiga fokus strategis yang dinilai dapat memperkuat keterkaitan antara kebijakan pembangunan daerah dengan agenda nasional.
Pertama, membangun Tri Ekosistem Ekonomi Desa melalui integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Koperasi desa didorong menjadi bagian dari rantai pasok MBG sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya dinikmati penyedia program, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha lokal.
Kedua, memperkuat kedaulatan pangan dan energi. Gerindra mendorong optimalisasi anggaran irigasi, termasuk untuk mendukung pencetakan sawah baru.
Fraksi Gerindra juga meminta Bonus Produksi Panas Bumi sebesar Rp8 miliar diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan tambang sekaligus mendukung konservasi lingkungan.
Ketiga, melakukan restrukturisasi BUMD melalui audit kinerja dan pembenahan tata kelola.
Gerindra meminta BUMD mampu memberikan kontribusi berupa dividen dan Return on Investment (ROI) yang nyata terhadap PAD, bukan menjadi beban bagi fiskal daerah.
Ketimpangan Utara-Selatan
Fraksi Gerindra turut memberikan perhatian terhadap ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Sukabumi.
Sukabumi Utara dinilai memiliki perkembangan industri yang lebih kuat. Sementara itu, wilayah selatan memiliki potensi maritim dan pariwisata yang besar, tetapi masih menghadapi persoalan konektivitas dan infrastruktur.
Karena itu, Gerindra meminta APBD 2027 tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga digunakan sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran konkret untuk penyelenggaraan program Baca Tulis Al-Qur’an pada jenjang SD dan SMP sesuai amanat Perda Pendidikan Nomor 7 Tahun 2023.
Sementara pada bidang kesehatan, pembangunan dan penyelesaian Puskesmas Pembantu (Pustu) serta Puskesmas Rawat Inap di wilayah pelosok juga diminta mendapat perhatian.
Lima Rekomendasi Gerindra
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra yang diketuai Teddi Setiadi dengan sekretaris Ruslan Abdul Hakim menyampaikan lima rekomendasi kepada Bupati Sukabumi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pertama, menyelaraskan APBD 2027 dengan Asta Cita, termasuk penguatan program MBG, KDMP dan Koperasi Desa.
Kedua, memperkuat ekosistem agroindustri dan pariwisata secara terintegrasi.
Ketiga, melakukan digitalisasi sekaligus rekayasa target PAD agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan dan targetnya ditingkatkan.
Keempat, melakukan kalkulasi secara cermat terhadap pembiayaan netral dan SILPA sebesar Rp68,58 miliar untuk mencegah munculnya defisit maupun tunda bayar pada akhir tahun anggaran.
Kelima, melaksanakan lelang dini atau early tender terhadap paket belanja modal infrastruktur setelah proses evaluasi gubernur, sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai lebih awal dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sejak Triwulan I 2027.
Bagi Fraksi Gerindra, pembahasan APBD 2027 bukan hanya menyangkut penetapan angka pendapatan dan belanja. RAPBD juga menjadi bagian dari penentuan arah pembangunan Kabupaten Sukabumi, khususnya dalam memperkuat kemandirian fiskal, pemerataan pembangunan dan keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional.
