CORONGSUKABUMI.com – Harapan warga Pajampangan untuk mendapatkan solusi konkret terkait kerusakan jalan harus tertahan setelah audiensi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, diwarnai ketidakhadiran pihak penting.
Pertemuan yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Lengkong, Rabu (22/4/2026), tersebut menjadi tindak lanjut dari aksi protes warga, termasuk pembakaran ban, yang sebelumnya terjadi akibat kondisi jalan yang kian memprihatinkan. Forum ini mempertemukan perwakilan masyarakat, aktivis, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Namun, absennya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan utama. Ketidakhadiran instansi yang dinilai memiliki kewenangan terhadap aktivitas perusahaan tambang dan kendaraan bertonase besar itu memicu kekecewaan dari berbagai pihak.
Ketua Umum Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM), Hendra Permana, menilai audiensi kehilangan arah tanpa kehadiran ESDM. Menurutnya, persoalan kendaraan overload yang diduga menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan berkaitan erat dengan perizinan yang berada di tingkat provinsi.
βMemang ada pemberitahuan tidak hadir, tapi kami sangat menyayangkan. Perusahaan-perusahaan pengguna kendaraan overload itu izinnya dari provinsi,β ujar Hendra, Minggu (26/4/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar pembahasan tanpa tindak lanjut. Pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar aturan tonase dinilai harus segera dilakukan.
βKami ingin ada tindakan tegas, termasuk sanksi bagi perusahaan yang melanggar,β katanya.
Selama audiensi berlangsung, suasana sempat diwarnai harapan dari warga. Namun, seiring diskusi berjalan, kekecewaan mulai muncul karena aspirasi yang disampaikan dinilai belum terjawab secara menyeluruh.
Bagi warga Pajampangan, kerusakan jalan bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Aktivitas ekonomi terganggu, mobilitas terhambat, hingga risiko kecelakaan meningkat akibat kondisi jalan yang rusak parah.
Selain itu, maraknya kendaraan bertonase besar yang melintas tanpa pengawasan dinilai semakin mempercepat kerusakan jalan. Kondisi ini memperkuat tuntutan warga agar pemerintah bertindak lebih tegas.
Hendra juga mengingatkan bahwa jalan provinsi merupakan aset daerah yang harus dijaga. Tanpa pengawasan yang serius, anggaran besar untuk pembangunan dan perbaikan jalan akan terbuang percuma.
βKalau tidak dijaga, jalan cepat rusak dan ini merugikan keuangan daerah,β tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, JTM berencana melaporkan hasil audiensi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka berharap ada respons konkret agar persoalan jalan rusak di wilayah Pajampangan tidak terus berlarut.
Audiensi pun berakhir tanpa keputusan signifikan, meninggalkan kesan bahwa satu kursi kosong justru menjadi hal yang paling terasa dalam upaya mencari solusi bersama.
Sumber Jubirtvnews.com: Kursi Kosong ESDM Warnai Audiensi Jalan Rusak di Lengkong, Warga Pajampangan Kecewa
