CORONGSUKABUMI.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino sekaligus ancaman krisis pengelolaan sampah yang diperkirakan akan semakin mendesak dalam beberapa bulan ke depan. Seluruh pemerintah daerah diminta segera melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta menyiapkan strategi pengurangan timbulan sampah guna mencegah dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Upaya tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Wilayah Jawa Barat Tahun 2026 yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat mengikuti kegiatan secara langsung, sementara para komandan distrik militer (Dandim) mengikuti melalui video conference.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengatakan rapat koordinasi digelar untuk membahas dua persoalan yang dalam waktu dekat berpotensi berdampak luas terhadap masyarakat Jawa Barat.
Pertama, ancaman penumpukan sampah akibat keterbatasan daya tampung TPA Sarimukti. Kedua, potensi kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan diperkirakan berlangsung lebih ekstrem dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September. Saya meminta masukan dan informasi dari bupati walikota, memetakan penanganan masalah,” ujar KDM.
Ia menegaskan upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini tanpa menunggu bencana terjadi. Karena itu, Pemprov Jabar mengajak TNI serta berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam penanganan kekeringan maupun pengelolaan sampah.
Salah satu langkah prioritas yang harus segera dilakukan adalah pemetaan daerah yang selama ini mengalami kesulitan air saat musim kemarau. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat maupun sektor pertanian.
“Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerjasama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air,” tambahnya.
Selain persoalan kekeringan, Pemprov Jabar juga menyoroti ancaman krisis kapasitas tempat pembuangan akhir. Saat ini, TPA Sarimukti diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga sekitar enam bulan ke depan, sehingga diperlukan langkah cepat untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi tersebut.
Untuk mengatasi persoalan itu, Dedi Mulyadi mendukung pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis waste to fuel yang tengah dikembangkan TNI. Melalui teknologi pirolisis, sampah plastik dapat diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM), sehingga mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
“Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke Sarimukti yang bakal penuh 6 bulan kedepan. Sehingga perlu berbagai upaya pengurangan pembuangan sampah dan pengurangan sampah eksisting yang menumpuk di TPA. Salah satunya melalui teknologi yang dipakai TNI,” ujar gubernur.
Menurutnya, pendekatan serupa perlu dikembangkan di berbagai kawasan lain di Jawa Barat, termasuk Cirebon Raya, Bogor Raya, dan Tasikmalaya. Selain menekan produksi sampah rumah tangga, pemerintah daerah juga didorong mulai mengembangkan teknologi pengolahan sampah modern sebagai solusi jangka panjang.
“Provinsi fokus di tiga hal pada APBD perubahan yakni jalan desa, PJU desa dan air bersih serta pengelolaan sampah,” tuturnya.
Sementara itu, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengantisipasi dua persoalan tersebut sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
“Gubernur yang paling serius melakukan mitigasi masalah sampah dan ancaman kemarau. Kami laporkan jika TNI sudah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih, namun memang belum terdata dengan baik, kami akan segera lakukan pendataan untuk antisipasi kemarau khususnya di Jabar,” ujarnya.
Maruli menjelaskan, TNI saat ini juga terlibat dalam pembangunan fasilitas waste to fuel di sejumlah lokasi, antara lain TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, fasilitas waste to fuel di Sarimukti nantinya mampu mengolah sekitar 10 juta ton sampah atau hampir setengah dari total timbunan sampah yang ada saat ini.
Selain itu, fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran di atas 800 derajat Celsius juga telah beroperasi di kawasan Ciwastra, Kota Bandung sejak Mei lalu dengan kapasitas mencapai 800 ton sampah per hari.
“Mau di Bogor, Tasik, Bandung, Karawang kita siap bangun waste to fuel. Tinggal kesiapan lahannya, pembangunan perlu waktu sekitar satu tahun,” tuturnya.
Di sisi lain, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengingatkan bahwa Jawa Barat berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering pada tahun ini akibat pengaruh El Nino.
“Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September,” jelasnya.
Ia menambahkan, secara umum musim kemarau di Jawa Barat diperkirakan berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan. Karena itu, seluruh daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi potensi kekeringan, kebakaran lahan, hingga gangguan terhadap pasokan air bersih bagi masyarakat.
Sumber Jubirtvnews.com:Β Jabar Siaga Hadapi Kemarau Panjang, Dedi Mulyadi Minta Daerah Perkuat Mitigasi
