Beranda / Parlemen / F-PKS Soroti Respon Pemda dan Potensi PAD yang belum maksimal dalam Raperda Perubahan APBD 2025 Sukabumi

F-PKS Soroti Respon Pemda dan Potensi PAD yang belum maksimal dalam Raperda Perubahan APBD 2025 Sukabumi

“Berapa sesungguhnya potensi realistis dari sektor pariwisata di Sukabumi yang bisa dirasionalisasi?” tanya Erpa.

Sektor perdagangan dan industri juga disorot. Dengan pengelolaan 12 pasar, target PAD hanya Rp2,64 miliar, dinilai sangat minim jika dibandingkan:

Desa Wangi Sagara (Bandung) yang hasilkan Rp700 juta dari hanya satu pasar kecil.

Demikian pula sektor pertanian, yang ditargetkan hanya Rp55 juta, dinilai tidak masuk akal mengingat Sukabumi punya lahan pertanian dan perkebunan sangat luas. Mereka bandingkan dengan:

Baca Juga :  Fraksi PDIP DPRD Sukabumi Tekankan APBD 2026 Harus Berpihak pada Rakyat!

Desa Ngraji (Jateng): PADes Rp1,6 miliar dari pengelolaan lahan

Desa Muara (Kalbar): PADes Rp3 miliar dari kapling kebun sawit

PKS Ingatkan Perubahan APBD Bukan Sekadar Geser Angka

Fraksi PKS mengingatkan bahwa perubahan APBD bukan sekadar soal penyesuaian angka, melainkan harus jadi refleksi adaptasi dan tanggapan nyata atas tantangan pembangunan, baik dari sisi fiskal maupun kebutuhan masyarakat. Setiap alokasi anggaran harus benar-benar menyasar dampak nyata dan menjawab masalah prioritas.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Sukabumi Sambut Studi Banding Mahasiswa UMMI

Sorotan Sektor Lain: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan UMKM

PKS memberikan catatan di berbagai sektor pelayanan dasar:

Pendidikan: Dorong peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana, dan pelibatan masyarakat.

Kesehatan: Minta jaminan akses layanan merata, baik di RS maupun Puskesmas.

Rutilahu: Minta penambahan anggaran dan penerima manfaat secara adil.

UMKM: Dorong agar lebih banyak anggaran diarahkan ke pelatihan, permodalan, dan akses pasar lokal.

Ingatkan Penanganan Bencana: Korban Banjir Belum Tuntas

Baca Juga :  Penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi 2026, DPRD Tekankan Akomodir Usulan Masyarakat

PKS mengingatkan Pemda bahwa korban banjir bandang Maret lalu, khususnya di Kp. Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, masih belum tersentuh bantuan hingga saat ini. Mereka minta normalisasi sungai rawan banjir segera dilakukan.

Desak Perhatian pada Guru Keagamaan

PKS menilai ada ketidakselarasan antara keputusan anggaran dan realisasi di lapangan, terutama bagi guru-guru madrasah dan LPQ. Mereka menolak pemotongan sepihak dan menuntut komitmen anggaran ditepati.

Halaman: 1 2 3

Tag:

Berita Video

Berita Terbaru

Pos-pos Terbaru

error: Content is protected !!