CORONG MEDIA – Polemik ucapan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon terkait isu pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998 mendapat sorotan luas dari publik dan aktivis. Kritik dilayangkan karena pernyataan Fadli dianggap menyederhanakan salah satu momen kelam dalam sejarah transisi reformasi Indonesia.
Merespons hal tersebut, Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu ini kini berada dalam ranah sejarawan. Dalam konferensi pers di Kantor PCO Jakarta, Senin (16/6/2025), Hasan meminta publik memberi waktu bagi ahli sejarah untuk menyusun narasi sejarah yang faktual dan berimbang.
“Proses ini sedang berlangsung di Kementerian Kebudayaan. Biarkan sejarawan menuliskan sejarah dengan pendekatan akademik,” ujarnya. Hasan mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing oleh opini yang berkembang di media sosial, terlebih jika berasal dari pihak yang tidak memiliki otoritas keilmuan.
Menurut Hasan, sejarah perlu dikaji secara objektif dan disusun oleh pihak yang memiliki kredibilitas, bukan diseret ke dalam perdebatan spekulatif yang bisa memecah opini publik. “Kalau hanya gosip di media sosial, kita anggap saja sebagai bacaan ringan,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik, selama disampaikan secara sehat dan melalui saluran yang tepat. “Silakan sampaikan pendapat, tapi mari kita kedepankan diskusi dengan kementerian terkait, bukan pergunjingan,” tutupnya.***
