CORONGSUKABUMI.com – Aktivitas pertambangan di lahan HGU Cipelang Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, disidak DPRD Kabupaten Sukabumi. Dalam pengecekan tersebut, persoalan perizinan hingga informasi mengenai dugaan keberadaan warga negara asing (WNA) menjadi perhatian.
Sidak dilakukan Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPMPTSP, serta Forkopimcam Simpenan, Senin (28/9/2026).
Pengecekan lapangan itu dilakukan setelah DPRD menerima aduan masyarakat yang mempertanyakan kelengkapan perizinan aktivitas PT Darma Prakasa Raya di kawasan tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mengatakan hasil pengecekan menjadi dasar pihaknya untuk meminta penghentian sementara aktivitas perusahaan sampai persoalan perizinan dipastikan.
“Ini sidak hasil aduan dari masyarakat bahwa tempat tersebut belum memiliki perizinan. Dari hasil ini kita meminta agar merekomendasikan kepada dinas, mengeluarkan perintah juga bahwa perusahaan tersebut menghentikan segala kegiatannya,” kata Hamzah, Selasa (29/9/2026).
Menurut Hamzah, penghentian tersebut bersifat sementara dan akan dilakukan sampai seluruh perizinan yang diperlukan dinyatakan lengkap.
“Diberhentikan dulu sampai seluruh segala bentuk perizinannya selesai,” tegasnya.
DPRD juga meminta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Sukabumi diperkuat. Menurut Hamzah, masih terdapat sejumlah kegiatan usaha yang perlu dipastikan kelengkapan perizinannya.
“Kita berharap perusahaan melengkapi seluruh perizinan. Ini yang menjadi PR kita bersama, sebetulnya banyak ada beberapa yang menjalankan aktivitas belum mengantongi perizinan secara komplit,” ujarnya.
Selain persoalan perizinan, DPRD turut menyoroti akses jalan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Hamzah menyebut warga menginginkan perhatian terhadap akses tersebut apabila kegiatan perusahaan nantinya telah memenuhi seluruh ketentuan.
Informasi mengenai dugaan keberadaan WNA di lokasi juga ikut menjadi perhatian dalam sidak tersebut. Hamzah mengaku belum melihat langsung keberadaan WNA saat pengecekan, namun pihaknya berencana melakukan pemeriksaan lanjutan bersama instansi terkait.
“Kalau saya lihat belum ada ya. Saya sendiri tidak melihat, tapi insyaallah nanti besok-besok kita akan sidak dengan Imigrasi dan kepolisian yang lain,” katanya.
Sementara itu, Humas PT Darma Prakasa Raya, Ledy, menyampaikan keterangan berbeda terkait persoalan perizinan. Ia mengatakan seluruh dokumen perizinan perusahaan telah lengkap dan telah diperlihatkan kepada DPRD saat sidak berlangsung.
“Ya, kalau perusahaan kan melaksanakan pertanggungjawaban. Terhadap kegiatan ini, yang namanya izin dari dinas-dinas terkait kan sudah komplit, tadi sudah saya sampaikan berupa fisiknya ke pak Dewan,” ujar Ledy.
Ledy juga menyampaikan keberatan apabila seluruh aktivitas di lokasi dihentikan. Menurutnya, sebagian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pemerataan tanah sekaligus langkah antisipasi terhadap potensi banjir.
Perbedaan keterangan mengenai kelengkapan perizinan tersebut selanjutnya menjadi bagian yang akan ditindaklanjuti melalui pembahasan antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah bersama dinas teknis terkait.
DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan akan mengambil langkah lebih lanjut apabila aktivitas tetap berlangsung setelah adanya permintaan penghentian sementara.
“Ya kita akan tindak tegas. Artinya akan merekomendasikan melalui pimpinan kami DPRD, Satpol PP, dan bahkan kita laporkan ke APH juga karena ini merusak alam,” tegas Hamzah.
