CORONGSUKABUMI.com – Nasib saluran irigasi Cimarinjung yang rusak akibat banjir pada 2024 hingga kini belum menemui titik terang. Kondisi tersebut mendapat sorotan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra, Taopik Guntur, lantaran saluran itu menjadi penunjang pengairan lebih dari 1.000 hektare sawah di Desa Ciwaru dan Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas.
Hingga Selasa (13/10/2026), kerusakan saluran irigasi tersebut masih belum tertangani. Di tengah kebutuhan air untuk lahan pertanian, masyarakat bahkan terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya dengan memanfaatkan bahan seadanya.
Taopik menilai kondisi tersebut memprihatinkan, terlebih Kecamatan Ciemas dikenal sebagai salah satu kawasan penyangga produksi padi di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, infrastruktur yang mendukung produktivitas pertanian semestinya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
βJangan hanya dijadikan cerita dan slogan semata bahwa Ciemas adalah lumbung padi ketahanan pangan, tapi fasilitas penunjangnya dibiarkan rusak. Ambruknya irigasi Cimarinjung sejak bencana tahun 2024 hingga hari ini belum ditangani. Di mana letak kebijakan publik dan penganggarannya? Di mana perhatian pemerintah terhadap daerah lumbung padinya?β tegas Taopik saat diwawancarai.
Ia menegaskan, kerusakan irigasi Cimarinjung bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan berkaitan langsung dengan kebutuhan petani dan keberlangsungan produksi pertanian. Karena itu, penanganan saluran pengairan perlu menjadi bagian dari prioritas pembangunan serta perencanaan anggaran daerah.
Menurut Taopik, upaya menjaga ketahanan pangan harus dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Tanpa saluran irigasi yang berfungsi dengan baik, produktivitas sawah berpotensi terganggu dan kebutuhan pengairan petani sulit terpenuhi secara optimal.
Selain menyoroti kerusakan irigasi, Taopik juga menyinggung alokasi anggaran program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas. Ia menilai anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp1 miliar per tahun belum mencukupi untuk menuntaskan berbagai kebutuhan pembangunan di satu desa.
Padahal, menurutnya, program TMMD memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pembukaan akses wilayah. Ia pun mendorong pemerintah daerah bersama DPRD mengevaluasi kemungkinan penambahan anggaran untuk program tersebut pada tahun mendatang.
βSaya melihat anggaran dari APBD untuk TMMD ini hanya Rp1 miliar. Padahal manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Mengapa Pemkab dan DPRD tidak bersinergi untuk menambah anggaran tersebut di tahun mendatang? Dengan dana Rp1 miliar, pekerjaan pembangunan di satu desa tidak akan tuntas dan beres,β ujarnya.
Taopik berharap berbagai usulan yang disampaikan DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program prioritas pemerintah daerah. Ia menilai aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
βKami di DPRD berjuang dan mengusulkan, namun kadang belum dieksekusi di pihak eksekutif. Mohon kebijakan yang lebih bijak dalam menentukan prioritas mana yang benar-benar harus ditangani terlebih dahulu oleh pemerintah daerah,β pungkasnya.
Ia berharap Pemkab Sukabumi segera memberikan perhatian terhadap kerusakan irigasi Cimarinjung dan mengevaluasi kebutuhan anggaran pembangunan desa. Perbaikan saluran tersebut dinilai penting bagi masyarakat Ciemas, khususnya petani yang bergantung pada ketersediaan air untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi.
