CORONGSUKABUMI.com – Beragam persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Sukabumi dalam laporan hasil Pelaksanaan Reses Ke-2 Tahun Anggaran 2026. Mulai dari dugaan pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan, penonaktifan BPJS PBI, kerusakan infrastruktur, persoalan pendidikan, hingga maraknya praktik bank emok dan pinjaman online ilegal disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/7/2026).
Laporan hasil reses tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sendi A. Maulana. Menurut fraksi, seluruh persoalan yang disampaikan merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun saat pelaksanaan reses pada 3β5 Juni 2026 di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
Salah satu isu yang mendapat perhatian serius ialah pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Fraksi PDI Perjuangan menyebut masyarakat masih mengeluhkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan apabila mengurus dokumen kependudukan melalui jalur cepat, seperti pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran.
Di sisi lain, pelayanan melalui prosedur normal dinilai masih berjalan lambat dengan alasan keterbatasan maupun kekosongan blangko. Kondisi tersebut dinilai terus berulang setiap tahun tanpa adanya perubahan signifikan dalam budaya pelayanan publik.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial agar program seperti BPJS PBI, PKH, KIP, PIP dan bantuan sosial lainnya benar-benar tepat sasaran.
Di sektor kesehatan, persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak tidak aktif saat akan digunakan untuk berobat. Kondisi itu dinilai sangat merugikan masyarakat kurang mampu yang bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.
Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera mencari solusi agar pelayanan kesehatan tidak terhambat akibat persoalan administrasi kepesertaan.
Selain itu, Pemkab juga didorong menambah jumlah dokter spesialis di rumah sakit daerah, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, mempercepat pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta melengkapi fasilitas alat kesehatan modern agar masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke luar daerah.
Bidang pendidikan juga menjadi perhatian dalam laporan reses tersebut. Fraksi PDI Perjuangan menilai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih menyulitkan masyarakat sehingga perlu dievaluasi bersama pemerintah pusat.
Di lapangan, masyarakat masih mengeluhkan banyaknya bangunan sekolah yang rusak, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Kondisi itu dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah agar proses belajar mengajar berjalan optimal.
Selain itu, kesejahteraan guru honorer juga dinilai masih jauh dari harapan. Fraksi turut menyoroti masih adanya dugaan pungutan liar di sejumlah sekolah yang dinilai bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pada sektor pembangunan, masyarakat berharap pemerintah mempercepat perbaikan jalan kabupaten maupun jalan kecamatan yang kondisinya rusak dan membahayakan pengguna jalan. Jaringan irigasi pertanian yang banyak tidak terawat juga dinilai berdampak terhadap produktivitas sektor pertanian.
Kabupaten Sukabumi yang dikenal sebagai daerah rawan bencana juga menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah daerah diminta memperkuat mitigasi bencana melalui pemetaan wilayah rawan banjir, longsor, pergerakan tanah, maupun daerah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini.
Di bidang ekonomi, masyarakat mengeluhkan semakin sulitnya memperoleh akses permodalan usaha. Pelaku UMKM berharap adanya dukungan pembiayaan yang lebih mudah agar mampu mempertahankan usahanya di tengah melemahnya daya beli masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti maraknya praktik bank emok dan pinjaman online ilegal yang dinilai telah menjerat banyak warga hingga ke pelosok desa. Pemerintah daerah diminta menghadirkan solusi konkret agar masyarakat tidak semakin terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat pengawasan terhadap perusahaan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
Pada bidang kesejahteraan rakyat, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih banyak warga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya di wilayah terdampak bencana. Program pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap) diharapkan terus dilanjutkan secara konsisten.
Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial juga dinilai perlu diperketat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun konflik di tengah masyarakat.
Dalam laporannya, Fraksi PDI Perjuangan mengakui ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini masih terbatas. Meski demikian, pemerintah diminta tetap memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Laporan hasil Reses Ke-2 Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas catatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi,” kata Sendi A. Maulana saat menyampaikan laporan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi.
