CORONGSUKABUMI.com – Untuk memastikan 164 ribu warga Kabupaten Sukabumi yang dinonaktifkan dari program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kembali terdaftar, Pemkab Sukabumi mempercepat proses groundcheck tahap kedua. Program ini dijadwalkan selesai pada akhir April 2026.
Upaya ini dilakukan setelah Kementerian Sosial menonaktifkan sekitar 164 ribu peserta PBI JK pada Januari 2026. Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral pada Selasa (14/4/2026) di Aula Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman.
Rapat tersebut juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Puskesos dari 47 kecamatan.
Sekda menekankan pentingnya memastikan akses layanan kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat, tanpa terhambat masalah biaya.
βKita memiliki waktu 15 hari hingga akhir April untuk menuntaskan pemutakhiran data ini. Saya instruksikan seluruh camat dan pendamping untuk bekerja ekstra keras. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan masyarakat,β tegas Sekda.
Selain itu, Sekda juga menyoroti pentingnya menjaga akurasi dalam pengumpulan data agar setiap informasi yang terverifikasi bisa dipertanggungjawabkan.
βSaya minta baik pemberi data maupun surveyor menjaga akurasi, sehingga data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan,β tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Bambang Widyantoro, menjelaskan bahwa secara nasional terdapat sekitar 11 juta peserta yang dinonaktifkan, dan 10,7 juta di antaranya dinilai mengalami peningkatan status kesejahteraan atau βnaik desilβ berdasarkan pembaruan data dari Kemensos dan BPS.
Namun demikian, di lapangan masih ditemukan sejumlah anomali, di mana warga yang seharusnya masih membutuhkan bantuan justru terhapus dari sistem.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Muhammad Solihin, menambahkan bahwa groundcheck tahap kedua ini bertujuan untuk memverifikasi kondisi ekonomi riil masyarakat menggunakan 39 indikator dari BPS. Teknologi geotagging, berupa foto rumah dan titik koordinat, digunakan untuk memastikan data yang dikumpulkan objektif dan akurat.
βKami berusaha meminimalisir error, baik dalam hal inklusi (orang mampu yang menerima bantuan) maupun eksklusi (orang miskin yang tidak tercover),β jelasnya.
Hingga pertengahan April 2026, progres groundcheck di Kabupaten Sukabumi baru mencapai sekitar 7 persen. Meskipun berada di peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat dalam hal volume data, pencapaian ini masih jauh dari target 100 persen yang harus tercapai pada akhir bulan.
BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi juga memberikan opsi bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat saat status PBI JK mereka nonaktif, yakni dengan mendaftar sebagai peserta mandiri atau melalui skema PBPPU Pemda dengan ketentuan yang berlaku.
Sumber Jubirtvnews.com:Β Target Akhir April, Pemkab Sukabumi Percepat Groundcheck Tahap Kedua Reaktivasi 164 Ribu Peserta PBI JK
