CORONGSUKABUMI.com – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengapresiasi hibah aset barang milik negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ia berharap aset hasil rampasan perkara korupsi senilai Rp1,914 miliar tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Budi saat menyaksikan penyerahan hibah aset di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Kamis (8/10/2026). Penyerahan dilakukan langsung oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI, Irjen Pol Asep Guntur Rahayu, kepada Bupati Sukabumi, H. Asep Japar.
Budi menilai, hibah tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat agar aset yang diterima pemerintah daerah bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya mengapresiasi kepada KPK yang telah memberikan hibah ke pemerintah daerah, dan saya harap pemerintah daerah dapat memanfaatkan secara optimal hibah dari KPK ini kepada pemerintah daerah sehingga benar-benar aset yang diterima ini bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Budi.
Adapun aset yang diserahkan berupa dua bidang tanah dan bangunan dengan luas total sekitar 19.700 meter persegi, berlokasi di Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin. Aset tersebut memiliki nilai sekitar Rp1.914.000.000 dan merupakan barang rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin ekspor benih bening lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima barang milik negara antara Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI, Asep Guntur Rahayu, dan Bupati Sukabumi, Asep Japar.
Dalam kesempatan tersebut, Asep Guntur menjelaskan bahwa penyerahan aset merupakan bagian dari proses pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Melalui pengalihan kepada pemerintah daerah, aset rampasan negara diharapkan dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat merawat dan memanfaatkan aset tersebut secara maksimal untuk mendukung program pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat mengajukan permohonan pemanfaatan aset rampasan negara lainnya yang dikelola KPK, termasuk kendaraan, sepanjang ditujukan bagi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, menyebut hibah tersebut bukan sekadar pengalihan pengelolaan aset, melainkan amanah yang harus dijalankan secara tertib, transparan, akuntabel, dan efektif.
“Penyerahan hibah ini diharapkan tidak hanya menambah daftar inventaris aset Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan daerah,” ucapnya.
Asep Japar menambahkan, penyerahan barang milik negara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya KPK, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset, serta peluncuran Sistem Informasi dan Manajemen Portofolio Aset Terintegrasi untuk Kemitraan (SIMPATIK) yang dikembangkan Pemkab Sukabumi.
Sistem digital tersebut diharapkan dapat memudahkan pendataan, inventarisasi, dan pemetaan aset daerah, termasuk aset yang belum dimanfaatkan secara optimal agar dapat dikelola lebih produktif.
Dengan penyerahan hibah ini, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap aset yang diterima pemerintah daerah tidak hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara konkret untuk mendukung pembangunan dan memenuhi kepentingan masyarakat.
