CORONGSUKABUMI.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memberikan penjelasan terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan Forum Ketua RT/RW Kota Sukabumi dalam aksi unjuk rasa bertajuk 2626. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah belum terealisasinya program Dana Abadi sebesar Rp10 juta per RT yang sebelumnya pernah disampaikan kepada masyarakat.
Melalui pernyataan yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Ayep menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi tetap berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat.
βSetiap masukan yang konstruktif merupakan bagian penting dari evaluasi kebijakan pembangunan daerah,β tulis Ayep dalam unggahannya.
Menanggapi tuntutan terkait keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), Ayep memastikan program tersebut akan kembali dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah akan memanfaatkan sumber dana transfer serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Sementara sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis akan mulai dilakukan pada Juni 2026 di tingkat kecamatan.
Selain itu, Pemkot Sukabumi juga menjamin penyaluran insentif atau honorarium bagi ketua RT dan RW dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
βMenjamin penyaluran insentif atau honorarium bagi ketua RT dan RW dapat terealisasi secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,β demikian salah satu poin yang disampaikan Ayep.
Terkait tuntutan realisasi Dana Abadi RT, Ayep mengungkapkan kondisi fiskal daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan program tersebut belum dapat dijalankan.
Ia menjelaskan, pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah sebesar Rp159 miliar berdampak langsung terhadap struktur keuangan daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengalihkan sebagian PAD untuk menutup kekurangan fiskal yang terjadi.
βPengurangan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp159 miliar berimplikasi langsung pada dialokasikannya PAD untuk menutup kekosongan fiskal. Oleh karena itu, Program Dana Abadi belum dapat direalisasikan saat ini,β tulisnya.
Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, Ayep menyebut pemerintah daerah akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait.
βLangkah taktis berikutnya, kami akan melakukan konsultasi intensif bersama Kemendagri, BPK, serta berkoordinasi dengan DPRD Kota Sukabumi,β katanya.
Di akhir pernyataannya, Ayep menyampaikan apresiasi atas partisipasi para pengurus RT dan RW yang dinilainya turut mengawal pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah.
βTerima kasih atas peran aktif seluruh pengurus wilayah sebagai pengingat komitmen visi-misi kami. Sinergi yang sehat antara birokrasi dan masyarakat adalah modal utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdampak,β pungkasnya.
Sebelumnya, Forum RT/RW Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (2/6/2026). Massa bergerak dari Gedung Juang menuju Balai Kota Sukabumi sebelum melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Dalam aksi tersebut, Forum RT/RW menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, meminta pencairan insentif RT/RW dilakukan tepat waktu. Kedua, menuntut keberlanjutan Program Pemberdayaan RT/RW (P2RW) yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan pengelolaan Dana Kelurahan sebesar Rp200 juta per tahun untuk setiap kelurahan agar dilaksanakan melalui mekanisme swakelola. Selanjutnya, Forum RT/RW mempertanyakan realisasi program Dana Abadi Rp10 juta per RT yang hingga kini belum terealisasi.
Adapun tuntutan terakhir berkaitan dengan pernyataan Wali Kota Sukabumi yang sebelumnya menyebut Forum Ketua RT/RW tidak memiliki legitimasi atau dianggap liar. Atas pernyataan tersebut, Forum RT/RW meminta adanya permohonan maaf dari wali kota.
Sumber Jubirtvnews.com:Β Β Respons Demo RT/RW, Wali Kota Sukabumi Ungkap Alasan Dana Abadi Belum Dapat Direalisasikan
