CORONGSUKABUMI.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mematangkan langkah untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. Selain memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPJS Kesehatan, pembenahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi fokus utama agar program jaminan kesehatan berjalan tepat sasaran.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi antara Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, di Aula Utama Pendopo Sukabumi, Selasa (7/7/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari pemetaan strategi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Sukabumi agar sesuai dengan target Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mengoptimalkan rekonsiliasi data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui aplikasi Sidola sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung target UHC tahun 2026.
Ia menjelaskan, hingga 1 Juni 2026 capaian UHC di Provinsi Jawa Barat telah mencapai 97,98 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 74,19 persen. Sementara Kabupaten Sukabumi baru mencapai cakupan kepesertaan 94,70 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 62,69 persen.
Menurutnya, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025β2029 yang menetapkan cakupan kepesertaan sebesar 98,6 persen dan tingkat keaktifan peserta mencapai 80 persen.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengakui pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam memperluas kepesertaan JKN. Kondisi fiskal daerah yang terdampak bencana pada 2024 dan 2025 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tetap berkomitmen mencari solusi melalui kolaborasi lintas sektor agar masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak.
“Kami terus melakukan pembenahan data agar sinkron. Fokus utama kita adalah memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat,” ungkap Ade.
Sekda juga meminta tim yang telah dibentuk segera melakukan verifikasi dan validasi data peserta di lapangan agar bantuan iuran benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Saya minta tim yang sudah dibentuk bergerak cepat. Kita pastikan datanya sinkron agar pelaksanaan program JKN dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, menegaskan pentingnya pembaruan dan validasi data peserta secara berkala agar penyaluran bantuan iuran tetap tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, tim teknis yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar pembahasan lanjutan untuk menyusun regulasi daerah, menyesuaikan anggaran melalui addendum, serta merancang pelibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi data, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis target Universal Health Coverage dapat tercapai sehingga masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
Sumber Jubirtvnews.com: Pemkab Sukabumi Petakan Strategi Percepatan UHC, Validasi Data Jadi Fokus
