Terima Aspirasi HMI, Ketua DPRD Sukabumi Pastikan Semua Tuntutan Akan Ditindaklanjuti

CORONGSUKABUMI.com – Berbagai isu strategis nasional mengemuka dalam audiensi antara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi dan DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (13/7/2026). Meski sebagian besar tuntutan berada di luar kewenangan pemerintah daerah, DPRD memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan tidak akan berhenti pada forum dialog semata.

Audiensi yang diikuti puluhan kader HMI tersebut berlangsung tertib dan menjadi wadah penyampaian pandangan mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang sedang menjadi perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengapresiasi cara HMI menyampaikan aspirasi secara santun dan konstitusional. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra kritis sekaligus strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran HMI Cabang Sukabumi yang telah menyampaikan aspirasinya secara tertib dan bermartabat. Bagi DPRD, setiap aspirasi masyarakat adalah amanah yang wajib kami dengarkan, kami kaji, dan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga,” ujar Budi.

Dalam kesempatan itu, HMI menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan harga BBM non-subsidi, usulan peninjauan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), hingga percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Selain isu nasional, mahasiswa juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sukabumi.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Budi Azhar menjelaskan bahwa sebagian besar persoalan yang disampaikan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan DPR RI. Karena itu, DPRD Kabupaten Sukabumi tidak memiliki kewenangan secara konstitusional untuk menetapkan kebijakan moneter, menentukan harga BBM, maupun merevisi undang-undang.

Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi akan dipelajari secara serius dan diteruskan kepada pemerintah maupun lembaga terkait melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

“Kami tidak ingin ada aspirasi masyarakat yang berhenti di ruang audiensi. Semua akan kami pelajari secara objektif dan kami tindak lanjuti melalui mekanisme yang sah. Untuk hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun DPR RI, DPRD siap meneruskan aspirasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat di daerah,” tegasnya.

Terkait kondisi ekonomi nasional, DPRD Kabupaten Sukabumi juga mendorong Pemerintah Pusat untuk memperkuat stabilitas fiskal melalui pengendalian inflasi daerah, penguatan permodalan bagi pelaku UMKM, peningkatan ketahanan pangan, serta optimalisasi jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sukabumi, DPRD berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan agar kedua program tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam audiensi tersebut, suasana sempat menghangat ketika HMI meminta DPRD segera menerbitkan surat rekomendasi resmi kepada Pemerintah Pusat dalam waktu 3×24 jam. Menanggapi permintaan tersebut, Budi Azhar menegaskan bahwa setiap keputusan yang mengatasnamakan lembaga DPRD harus mengikuti prosedur dan tata tertib yang berlaku.

“Kami memahami harapan yang disampaikan HMI. Namun sebagai lembaga negara, setiap keputusan harus melalui prosedur yang berlaku. Kami akan berupaya menindaklanjutinya secepat mungkin tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan mekanisme kelembagaan,” jelasnya.

Di akhir audiensi, Budi Azhar mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan DPRD sebagai bagian dari penguatan demokrasi di daerah.

“Perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun dialog yang sehat, saling menghormati, serta bersama-sama mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. DPRD Kabupaten Sukabumi akan selalu membuka ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.