Wamenaker Sebut Pungli dan Calo Tenaga Kerja Jadi Penghambat Masuknya Investasi

CORONGSUKABUMI.com — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan perlunya penanganan serius terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan calo tenaga kerja yang masih terjadi di masyarakat. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga berdampak pada iklim investasi.

Hal itu disampaikan Afriansyah usai menghadiri kegiatan di SMK Pasim Sukabumi, Sabtu (17/1/2026).

“Memang harus kita atasi. Ini yang membuat investasi terhambat karena banyaknya pungli. Pungli-pungli harus kita atasi semua, termasuk calo tenaga kerja,” ujar Afriansyah.

Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya memutus praktik pungli, termasuk dalam proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Afriansyah juga menyampaikan informasi dari pihak Imigrasi bahwa pembuatan paspor bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dipungut biaya.

“Tidak ada pungutan lagi. Jadi khusus pekerja migran, mereka tidak dikenakan biaya untuk membuat paspor,” jelasnya.

Afriansyah menjelaskan bahwa konsep Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kini mengalami perubahan paradigma. Pemerintah, kata dia, tidak lagi mengirim pekerja informal, melainkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan negara tujuan.

“Dulu dikenal TKI, sekarang harus kita ubah. Kita tidak lagi mengirimkan orang-orang informal, tapi yang punya skill dan kompetensi, sehingga mereka benar-benar dibutuhkan dan dihargai di negara penempatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah juga menghadiri sejumlah agenda di SMK Pasim Sukabumi, di antaranya program SMK Pasim Go Global, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Nasional Pasim dengan Kementerian Ketenagakerjaan, peresmian Pasim Training Center, serta penguatan program Migrant Center sebagai pusat pelatihan dan penyiapan tenaga kerja.

Menurut Afriansyah, Pasim telah berhasil menempatkan lebih dari 200 tenaga kerja ke Jepang yang bekerja di berbagai sektor dengan sistem kontrak maksimal lima tahun dan tingkat penghasilan yang dinilai cukup baik.

Sumber Jubirtvnews.com: Wamenaker Sebut Pungli dan Calo Tenaga Kerja Hambat Investasi