CORONGSUKABUMI.com – Kabupaten Sukabumi memasuki usia ke-156 dengan tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memperkuat infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga harus mampu mengolah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan dampak langsung bagi warga.
Arah tersebut menjadi salah satu pesan yang disampaikan Bupati Sukabumi Asep Japar dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka Milangkala Kabupaten Sukabumi ke-156 di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kamis (10/9/2026).
Momentum Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS), menurut Asep Japar, harus menjadi ruang untuk kembali memperkuat arah pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
βMemperingati hari jadi ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum untuk mengukuhkan kembali tekad dan komitmen serta menguatkan sinergi dan kolaborasi membangun Kabupaten Sukabumi yang lebih maju dan sejahtera,β kata Bupati.
Komitmen tersebut diterjemahkan melalui sejumlah program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Di bidang infrastruktur, Pemkab Sukabumi menjalankan program TUMANINAH atau Infrastruktur Mantap, Terintegrasi, dan Terarah.
Program tersebut diarahkan pada perbaikan jalan kabupaten sekaligus pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Persoalan hunian juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Melalui program Rumah Sakinah dan Rumah Layak Huni, pemerintah mendorong perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih hingga pembangunan hunian tetap dan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejumlah program seperti Generasi Mencerang yang berorientasi pada kemandirian, kecerdasan dan pengembangan potensi generasi muda, Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya, TRENDI atau Pesantren Melek Digital, serta Beasiswa Bupati Sukabumi menjadi bagian dari upaya tersebut.
Sementara di sektor ekonomi, masyarakat didorong untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi turut menjadi pelaku utama. Pertanian, perikanan, UMKM-IKM dan pariwisata dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Arah itu sejalan dengan tema HJKS ke-156, βMemacu Agroindustri, Memajukan Pariwisataβ.
Asep Japar menilai kekuatan Sukabumi berada pada potensi lokal yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diolah lebih jauh sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, pembangunan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan DPRD, Forkopimda, dunia usaha maupun masyarakat.
“Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar pembangunan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga,” katanya.
Dukungan terhadap arah pembangunan tersebut disampaikan Asda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Sumasna.
Ia menyebut perkembangan Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren positif. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 yang mencapai 5,69 persen, dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar.
Menurut Sumasna, potensi agroindustri dan pariwisata Sukabumi masih dapat dikembangkan lebih jauh.
“Pengembangannya perlu dilakukan secara terintegrasi dengan penguatan infrastruktur, konektivitas antarwilayah serta pelayanan kesehatan,” ucap Sumasna.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menilai pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah dan DPRD, kata dia, membutuhkan partisipasi masyarakat, dunia usaha serta berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan dapat terus berjalan.
“Momentum HJKS ke-156 pun menjadi kesempatan untuk melihat sejumlah capaian yang telah diraih Kabupaten Sukabumi,” tambahnya.
Sejumlah capaian tersebut di antaranya penghargaan di bidang pariwisata dan UMKM, dukungan terhadap swasembada pangan, Kabupaten Layak Anak serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya atas laporan keuangan daerah.
Meski demikian, berbagai capaian tersebut tidak berarti pekerjaan pembangunan telah selesai.
Usia 156 tahun justru menjadi titik untuk memperkuat komitmen agar pembangunan berikutnya semakin dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya banyaknya program atau penghargaan yang diterima, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya.
