CORONGSUKABUMI.com – Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Selain infrastruktur, isu kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji, menyoroti kondisi guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang dinilai belum mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan.
βKaitan anggaran untuk pendidikan, kami mohon untuk ditingkatkan kedepan, jangan sampai kayak hari ini, P3K paruh waktu. Yang tadinya mengharapkan begitu wah tapi pada kenyataannya sama saja. P3K paruh waktu mudah-mudah nanti itu ada tanbahan untuk honornya,β ujar Paoji usai mengikuti upacara Hardiknas di Cikembar, Sabtu (2/5/2026).
Selain persoalan kesejahteraan guru, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan di Sukabumi yang dinilai masih banyak memerlukan perbaikan. Luasnya wilayah disebut menjadi salah satu faktor masih ditemukannya bangunan sekolah yang rusak hingga ambruk.
Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
βYang sudah rusak tolong harus segera dibangun, yang sudah ambruk ini juga jadi permasalahan,” imbuhnya.
Paoji juga menilai bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tenaga pengajar dan peserta didik, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah.
Ia turut menyinggung kondisi banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun, sehingga perlu adanya penguatan regenerasi guru di daerah.
Selain itu, Paoji menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya berdampak pada alokasi anggaran pendidikan.
“Konon katanya bahwa untuk dana pendidikan ada pemotongan dibantukan dengan makanan gratis itu, ini yang jadi problem,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan sikap Fraksi PDI Perjuangan di semua tingkatan untuk tidak terlibat dalam program MBG. Menurutnya, apabila ada pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi sebagai bentuk komitmen terhadap prioritas pendidikan.
βBahwa struktural PDIP tidak boleh terlibat dengan MBG, manakala terlibat MBG, ketauan langsung kena sanksi, kenapa? Dikarenakan pendidikan itu yang harus diutamakan,β tegasnya.
