CORONGSUKABUMI.com – Keterbatasan anggaran selama ini membuat pelayanan program Keluarga Berencana (KB) metode kontrasepsi mantap di Kabupaten Sukabumi belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang berminat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana menyiapkan alokasi anggaran melalui APBD 2027 guna mendukung pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
Rencana tersebut menyusul tingginya antusiasme masyarakat terhadap kedua metode kontrasepsi tersebut. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi, jumlah warga yang berminat mengikuti MOW bahkan telah mencapai lebih dari 500 orang.
Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, mengungkapkan bahwa selama ini pelaksanaan pelayanan MOW dan MOP masih mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, ketersediaan anggaran yang terbatas membuat jumlah peserta yang dapat dilayani belum sebanding dengan masyarakat yang mendaftar.
βMOW untuk wanita dan MOP untuk pria. Di Kabupaten Sukabumi, respons untuk MOW ini sangat antusias sekali. Tiap tahun anggarannya ada, cuma dari DAK,β ujar Eka, Senin (2/11/2026).
Pada pelaksanaan 2026 di RSUD Sekarwangi, tercatat lebih dari 130 peserta telah mengikuti pelayanan MOW. Adapun peserta MOP mencapai sekitar 20 orang.
Menurut Eka, pelaksanaan program tersebut membutuhkan dukungan fasilitas kesehatan dan tenaga medis dengan keahlian khusus. Pelayanan MOW, misalnya, memerlukan dokter spesialis sehingga DPPKB Kabupaten Sukabumi harus mendatangkan tenaga medis dari Bandung.
Kebutuhan biaya yang relatif besar menjadi salah satu kendala dalam memperluas jangkauan pelayanan. Karena itu, dukungan pembiayaan dari APBD diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum terakomodasi melalui anggaran DAK.
Rencana tersebut disampaikan Bupati Sukabumi dalam kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC IPeKB Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Pendopo Sukabumi.
βAlhamdulillah, tadi dalam sambutan Pak Bupati, beliau akan menganggarkan dari dana APBD,β katanya.
Eka menambahkan, program MOW dan MOP bukan semata-mata bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Lebih dari itu, program KB mantap juga menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Meski demikian, pelaksanaan program tetap mengedepankan kesadaran dan keinginan masyarakat. Keikutsertaan dalam pelayanan MOW maupun MOP tidak bersifat wajib dan tidak boleh disertai paksaan.
