CORONGSUKABUMI.com – Rencana penyertaan modal daerah kepada Perumda Pesona Pariwisata mendapat sorotan serius Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi. Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, PDIP meminta setiap rupiah APBD yang disuntikkan ke perusahaan daerah harus mampu menghasilkan pendapatan dan manfaat ekonomi yang terukur.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan, tambahan modal tidak boleh berhenti pada bertambahnya aset perusahaan atau terserapnya anggaran. Perumda Pesona Pariwisata harus mampu menunjukkan kinerja, meningkatkan pendapatan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pandangan tersebut disampaikan Sandi A Maulana saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Pesona Pariwisata dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (10/8/2026).
Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya mengapresiasi usulan eksekutif tersebut sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, PDIP mengingatkan agar kebijakan penyertaan modal dilakukan berdasarkan kajian yang matang, terukur dan transparan, serta memiliki target kinerja yang jelas.
Menurut fraksi tersebut, penyertaan modal dari APBD merupakan investasi menggunakan uang publik. Karena itu, pemerintah daerah harus dapat menjelaskan tujuan penggunaan dana, proyeksi hasil investasi, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya.
Minta Audit Independen Dibuka
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama PDIP adalah transparansi kinerja Perumda Pesona Pariwisata.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah dan manajemen perusahaan menyajikan hasil audit dari lembaga auditor independen mengenai kinerja keuangan dan operasional Perumda dalam beberapa tahun terakhir.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya perusahaan sebelum tambahan modal diberikan.
PDIP juga meminta keterbukaan mengenai kondisi neraca dan laporan laba-rugi tahun 2024-2025, termasuk besaran dividen yang telah dihasilkan Perumda Pesona Pariwisata.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, DPRD dan masyarakat juga perlu mendapatkan laporan perkembangan penggunaan penyertaan modal secara berkala.
Keterbukaan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari transparansi sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan APBD.
Inbreng hingga Infrastruktur Jadi Sorotan
Selain persoalan keuangan, PDIP menyoroti sejumlah persoalan di lapangan yang berpotensi menghambat pengembangan sektor pariwisata.
Salah satunya terkait aset atau inbreng.
Penyerahan aset berupa lahan maupun bangunan kepada Perumda dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi menimbulkan sengketa atau tumpang tindih kewenangan dengan masyarakat lokal.
Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan sejak awal, PDIP khawatir konflik aset justru menyedot energi dan sumber daya perusahaan.
Persoalan berikutnya menyangkut infrastruktur pendukung destinasi wisata, terutama akses jalan.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pengembangan objek wisata tidak akan maksimal jika akses menuju lokasi masih mengalami kerusakan.
Kondisi jalan yang buruk berpotensi mengurangi minat wisatawan untuk datang dan pada akhirnya memengaruhi potensi pendapatan dari sektor pariwisata.
PDIP juga menyoroti potensi kebocoran retribusi akibat keberadaan akses tidak resmi atau jalan tikus.
Selain itu, praktik pungutan liar (pungli) dan permainan harga oleh oknum pedagang juga dinilai dapat merusak citra destinasi wisata.
Persoalan tersebut sekaligus berpotensi mengurangi penerimaan yang seharusnya dapat masuk ke daerah.
APBD Diminta Fokus ke Program Penghasil Pendapatan
Fraksi PDI Perjuangan meminta penyertaan modal diarahkan pada program yang memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan atau revenue generating.
Beberapa sektor yang dinilai dapat menjadi prioritas antara lain penambahan wahana wisata, peningkatan fasilitas sanitasi, pengembangan destinasi, hingga pemasaran digital.
Namun, setiap program tersebut harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
PDIP meminta penggunaan modal untuk kebutuhan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pendapatan ditekan.
Renovasi kantor, pembelian kendaraan dinas, maupun kegiatan studi banding yang tidak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan perusahaan dinilai tidak boleh menjadi prioritas penggunaan dana penyertaan modal.
Fraksi PDI Perjuangan ingin agar modal daerah lebih banyak diarahkan pada kegiatan yang dapat memperbesar pendapatan perusahaan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Direksi Diminta Bebas Kepentingan Politik
Dari sisi manajemen, PDIP menilai kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan Perumda Pesona Pariwisata.
Karena itu, proses pengisian direksi maupun manajer harus dilakukan secara profesional dan terbuka.
Fraksi PDI Perjuangan meminta proses rekrutmen bebas dari kepentingan politik.
Calon pimpinan perusahaan juga didorong menjalani fit and proper test secara independen agar posisi strategis benar-benar diisi orang yang memiliki kompetensi dan kemampuan mengelola bisnis pariwisata.
Prinsip the right man in the right place dinilai penting agar Perumda Pesona Pariwisata tidak hanya menjadi perusahaan yang menerima modal dari APBD, tetapi mampu mengembangkan bisnis dan menghasilkan keuntungan bagi daerah.
Ruang Fiskal APBD Dipertanyakan
PDIP juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai kondisi fiskal Kabupaten Sukabumi.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa penyertaan modal daerah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan secara rinci mengenai ruang fiskal APBD Kabupaten Sukabumi serta kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi rencana penyertaan modal.
Bagi PDIP, kemampuan fiskal harus menjadi pertimbangan utama.
Jangan sampai tambahan modal kepada BUMD justru mengurangi kemampuan pemerintah daerah membiayai program pembangunan lain yang juga dibutuhkan masyarakat.
Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memastikan kebijakan penyertaan modal tidak mengganggu keberlangsungan program prioritas pembangunan.
Kinerja BUMD Lain Juga Diminta Dibuka
Tidak hanya Perumda Pesona Pariwisata, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan mengenai kondisi BUMD lainnya, yakni Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
PDIP mempertanyakan kondisi kekayaan bersih, besaran dividen terakhir yang disetorkan kepada daerah, serta total nilai aset yang dimiliki perusahaan tersebut.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, informasi tersebut penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi BUMD di Kabupaten Sukabumi.
Dengan membuka kinerja seluruh BUMD, pemerintah daerah dan DPRD dapat melihat sejauh mana perusahaan daerah telah memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.
Usulkan Pokja Khusus Pengawas Modal
Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yang bertugas mengawasi penyertaan modal.
Pokja tersebut diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi secara mendalam terhadap proses pelaksanaan, penggunaan hingga hasil dari penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD.
Dengan adanya pengawasan khusus, setiap rupiah APBD yang disalurkan dapat dipastikan memiliki tujuan dan indikator kinerja yang jelas.
Hasil penggunaan dana juga dapat dievaluasi secara berkala sehingga apabila terdapat persoalan, langkah korektif dapat segera dilakukan.
Dorong Pentahelix dan Gerakan Sadar Wisata
Di sisi lain, PDIP mendorong agar pengembangan pariwisata Kabupaten Sukabumi tidak hanya mengandalkan pemerintah dan BUMD.
Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, serta media.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperluas pengembangan destinasi wisata sekaligus meningkatkan promosi dan partisipasi masyarakat.
PDIP juga mendorong pembentukan gerakan masyarakat βSadar Wisataβ yang berbasis pada kearifan lokal.
Gerakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, serta menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih nyaman dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan Perumda Pesona Pariwisata.
