CORONGSUKABUMI.com – Rencana penataan Lapang Sekarwangi menjadi Alun-Alun Cibadak terus berlanjut. Namun, di balik upaya menghadirkan ruang publik yang lebih tertata dan modern, pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari relokasi pedagang, penurunan omzet, hingga perbedaan data jumlah pedagang.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi menegaskan, penataan kawasan tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Penataan juga dilakukan untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru di sekitar area alun-alun.
Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menjelaskan bahwa kawasan yang saat ini ditata akan dilengkapi akses jalan yang terhubung dengan jalur keluar masuk kawasan. Karena itu, area tersebut harus tetap bersih dan tertib agar tidak kembali dipenuhi aktivitas yang berpotensi menghambat penataan.
Di sisi lain, kondisi pedagang yang mulai menempati lokasi relokasi juga menjadi perhatian. Keluhan mengenai sepinya pembeli dan penurunan omzet selama masa perpindahan menjadi persoalan yang perlu ditangani agar aktivitas usaha tetap berjalan.
Disperkim mengakui pedagang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lokasi baru. Pemerintah berencana meningkatkan sosialisasi dan promosi, termasuk memasang gapura atau penanda lokasi agar masyarakat mengetahui tempat berjualan para pedagang.
Sendi mengatakan, proses pemindahan pedagang sebelumnya telah dibahas melalui beberapa kali pertemuan. Para pedagang juga telah menyepakati pemindahan secara mandiri ke lokasi sementara yang disiapkan pemerintah.
βDi awal sosialisasi mereka sudah bersepakat untuk memindahkan secara mandiri, begitu ya. Dan sudah beberapa kali pertemuan alhamdulillah sudah kita lihat mereka sudah bergeser dan menempati lokasi yang sementara kita tempatkan. Namun demikian masih ada beberapa sisa bangunan yang belum dibersihkan, nah hari ini kita bantu membersihkan,β ujar Sendi, Kamis (12/11/2026).
Persoalan lain muncul pada pendataan jumlah pedagang. Data awal mencatat sebanyak 36 pedagang, kemudian bertambah menjadi 40, hingga muncul data tambahan sebanyak 46 pedagang.
Sementara itu, pembangunan tahap kedua telah menetapkan kapasitas sebanyak 40 lapak. Jumlah tersebut mengacu pada kesepakatan awal dan data pedagang existing yang menjadi dasar penataan.
Pemerintah juga meminta pedagang mematuhi kesepakatan serta surat pernyataan yang telah ditandatangani. Salah satunya dengan tidak kembali beraktivitas di area yang sudah ditetapkan sebagai kawasan steril.
Penataan Alun-Alun Cibadak pun masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, keberlangsungan usaha pedagang di lokasi relokasi perlu mendapat perhatian agar penataan ruang publik tidak mengabaikan aktivitas ekonomi masyarakat.
