CORONGSUKABUMI.com – Berbagai persoalan pembangunan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat mengemuka dalam kegiatan Reses II Tahun Sidang 2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS, Leni Liawati, di Kecamatan Cisolok, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu gedung yayasan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Sejumlah unsur masyarakat hadir dalam kesempatan itu, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, tokoh masyarakat hingga warga dari berbagai desa di Kecamatan Cisolok.
Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga berkaitan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur. Masyarakat menyoroti keberadaan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait kawasan kumuh yang dinilai berdampak terhadap distribusi program pembangunan di daerah.
Warga menilai fokus pembangunan yang mengacu pada kawasan kumuh berpotensi membuat wilayah lain yang juga membutuhkan perbaikan infrastruktur tidak mendapatkan perhatian yang sama. Karena itu, masyarakat berharap pembangunan jalan lingkungan dapat dilakukan secara lebih merata dan tidak terbatas pada wilayah tertentu.
Selain itu, kondisi sejumlah akses jalan di Kecamatan Cisolok juga menjadi perhatian warga. Mereka mengeluhkan kerusakan jalan menuju kawasan wisata Geyser Cipanas serta jalur Bekser Cikahuripan menuju Gunung Tanjung yang dinilai menghambat mobilitas masyarakat sekaligus berpengaruh terhadap sektor pariwisata.
Di sektor pendidikan, para guru menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap honorarium guru yang dinilai masih belum memadai.
Warga mengusulkan adanya kebijakan yang dapat meningkatkan insentif guru, termasuk melalui penerbitan regulasi daerah yang mendukung kesejahteraan tenaga pendidik dengan standar yang lebih layak.
Sementara itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan forum reses untuk mempertanyakan kejelasan kebijakan terkait pemutihan atau penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut mereka, kebijakan tersebut sangat dinantikan karena dapat membantu meringankan beban pelaku usaha kecil dalam menjalankan usahanya.
Tak hanya itu, persoalan data kemiskinan juga menjadi sorotan masyarakat. Warga menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi masyarakat dengan data penerima bantuan sosial yang digunakan pemerintah.
Mereka meminta adanya verifikasi dan validasi langsung ke lapangan agar penetapan desil kemiskinan lebih akurat dan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Leni Liawati menegaskan seluruh masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, persoalan yang disampaikan warga merupakan kondisi nyata yang membutuhkan perhatian bersama.
“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini, mulai dari ketimpangan infrastruktur akibat SK Kawasan Kumuh, akses jalan wisata, kejelasan aturan KUR bagi UMKM, kesejahteraan guru, hingga masalah data desil, adalah potret riil yang harus segera dibenahi. Kami di DPRD akan mengawal ini agar masuk dalam prioritas kebijakan dan anggaran daerah,” tegas Leni.
Ia berharap hasil reses tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan Reses II Tahun Sidang 2026 berlangsung tertib dan ditutup dengan sesi foto bersama serta penyerahan berkas aspirasi secara simbolis dari perwakilan masyarakat kepada Leni Liawati untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
