CORONGSUKABUMI.com – Pemerintah pusat meningkatkan jumlah satuan pendidikan penerima bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Sukabumi pada 2026. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani, sebanyak 174 sekolah dan satuan pendidikan akan menerima bantuan, meningkat dibandingkan 114 penerima pada tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat menghadiri audiensi dan dialog mengenai kebijakan serta penguatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (5/8/2026).
“Jadi per hari ini mengacu kepada PKS yang sudah ditandatangani oleh pihak kementerian dan juga pihak sekolah, total bantuan revitnya tahun ini 174, tahun lalu hanya 114,” kata Fajar.
Selain jumlah penerima yang bertambah, nilai anggaran revitalisasi sekolah juga mengalami peningkatan. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp108 miliar untuk Kabupaten Sukabumi. Sementara pada 2026, anggaran tersebut naik menjadi Rp154 miliar.
Dari total 174 satuan pendidikan penerima bantuan, jenjang sekolah dasar (SD) menjadi yang terbanyak dengan 93 sekolah. Selanjutnya terdapat 39 satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 29 sekolah menengah pertama (SMP).
Fajar menjelaskan peningkatan bantuan revitalisasi diberikan berdasarkan kondisi sekolah yang memenuhi kriteria prioritas pemerintah.
“Kami memang memprioritaskan daerah yang membutuhkan bantuan, rusak berat, terdampak bencana, dan daerah 3T,” ujarnya.
Ia juga menilai komunikasi yang terjalin baik antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan pemerintah pusat turut mendukung peningkatan alokasi bantuan revitalisasi tersebut.
“Saya rasa juga karena tingkat komunikasi yang baik antara Kabupaten Sukabumi dengan kami di pusat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, mengatakan audiensi dan dialog bersama Wamendikdasmen diikuti berbagai unsur pendidikan di Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, peserta yang hadir meliputi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, penilik, organisasi profesi guru, hingga perwakilan penyelenggara pendidikan nonformal seperti Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKPKBM) dan Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI).
Deden menjelaskan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para insan pendidikan untuk berdialog secara langsung dengan Wamendikdasmen mengenai berbagai kebijakan di sektor pendidikan sekaligus menyampaikan masukan dan usulan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pendidikan ke depan.
Sumber Jubirtvnews.com:Β Bantuan Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Sukabumi Naik Jadi 174 Satuan Pendidikan pada 2026
