CORONGSUKABUMI.com – Kondisi ribuan ruang kelas sekolah dasar dan menengah pertama di Kabupaten Sukabumi yang mengalami kerusakan menjadi perhatian serius DPRD. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, upaya penanganan menyeluruh dinilai belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, mengatakan bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini masih terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
βKita sangat mengetahui itu. Akan tetapi memang kondisi sekarang kan seperti yang kita tahu, pemerintah daerah kita kan efisiensi, sehingga jangkauan kemampuan anggaran yang ada itu sangat jauh dari kata cukup untuk mengcover semua. Karena memang kita hanya bisa memaksimalkan anggaran yang ada setelah pemangkasan dari pusat tersebut,β kata wakil rakyat dari fraksi partai Golkar itu, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan dinas terkait untuk menyusun skala prioritas dalam penanganan kerusakan ruang kelas, dengan mendahulukan yang paling mendesak.
βSehingga sekarang dinas diminta untuk bagaimana caranya membikin skala prioritas, yang paling penting yang mana supaya bisa tepat gitu,β imbuhnya.
Ferry menjelaskan, proses perbaikan bangunan sekolah yang rusak, terlebih hingga ambruk, tidak bisa dilakukan secara instan. Hal itu karena harus melalui tahapan perencanaan dalam sistem penganggaran, baik melalui perubahan anggaran maupun tahun anggaran berikutnya.
Situasi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar jika tidak segera ditangani.
Sebagai langkah antisipasi, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi telah melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi percepatan penanganan.
Salah satu opsi yang didorong adalah pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang diperuntukkan bagi kondisi darurat dan bencana.
βDalam hal mengantisipasi itu, Komisi IV sudah berkoordinasi dengan TAPD, Pak Sekda khususnya dan Pak Kadis. Kami mempertanyakan kepada TAPD, itu kan ada BTT. BTT itu anggaran khusus kedaruratan dan bencana dan menurut kami sekolah roboh juga masuk kategori bencana dan kedaruratan, karena harus segera dibangun supaya proses belajar mengajar tidak jadi korban,β ujarnya.
Ia menyebutkan, penggunaan BTT untuk penanganan sekolah rusak yang bersifat darurat telah mulai diterapkan di salah satu lokasi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan.
βKemarin sudah disampaikan dan katanya itu bisa dipakai, dan sudah dipraktekkan oleh Dinas Pendidikan di satu titik,β imbuh Ferry.
Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani kerusakan ruang kelas yang bersifat mendesak, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
βMungkin untuk yang kondisinya rusak dan emergency, intervensi melalui BTT juga kita akan upayakan supaya proses belajar mengajar tidak jadi korban. Sehingga inisiatif untuk menggunakan BTT itu mungkin salah satu alternatif untuk membantu kondisi-kondisi yang darurat gitu,β pungkasnya.
