CORONGSUKABUMI.com – Rencana penambahan modal kepada Perumda Pesona Pariwisata mendapat sorotan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi. Gerindra mengingatkan agar dana yang bersumber dari APBD tidak berubah menjadi suntikan rutin tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Fraksi Gerindra menilai penyertaan modal daerah merupakan keputusan investasi yang menggunakan uang rakyat. Karena itu, setiap dana yang diberikan kepada Perumda Pesona Pariwisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, terukur, dan memiliki target yang bisa dievaluasi.
Sikap tersebut disampaikan Fraksi Gerindra melalui Syarif Hidayat dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Pesona Pariwisata pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (10/8/2026).
Gerindra menegaskan, rencana penyertaan modal tidak dapat diterima begitu saja tanpa didahului evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan.
Menurut Gerindra, penyertaan modal tidak boleh sekadar menjadi suntikan dana rutin yang terus diberikan tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Padahal, sektor pariwisata dinilai memiliki potensi strategis bagi Kabupaten Sukabumi. Pengelolaan sektor tersebut semestinya mampu menjadi salah satu mesin penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, rencana penambahan modal kepada Perumda Pesona Pariwisata harus dikaitkan dengan rekam jejak perusahaan selama menjalankan kegiatan usaha.
Gerindra menilai evaluasi terhadap kinerja masa lalu menjadi penting untuk menentukan apakah tambahan modal benar-benar dibutuhkan, ke mana dana akan diarahkan, serta seberapa besar manfaat yang dapat dihasilkan.
Empat Catatan Kritis Gerindra
Untuk menyempurnakan Raperda penyertaan modal tersebut, Fraksi Gerindra menyampaikan empat catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan manajemen Perumda Pesona Pariwisata.
Catatan pertama berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan modal.
Gerindra meminta Perumda Pesona Pariwisata menyampaikan laporan kinerja secara berkala, sekurang-kurangnya setiap semester, kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.
Laporan tersebut tidak cukup hanya menunjukkan berapa besar anggaran yang telah diserap.
Menurut Gerindra, indikator keberhasilan harus mencakup Return on Investment (ROI), pertumbuhan laba, produktivitas aset, hingga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat di sekitar destinasi wisata.
Dengan demikian, pemerintah daerah dan DPRD dapat mengetahui apakah tambahan modal benar-benar menghasilkan manfaat atau justru hanya meningkatkan beban keuangan perusahaan.
Catatan kedua menyangkut penguatan SDM dan tata kelola perusahaan.
Gerindra menilai persoalan BUMD tidak selalu berkaitan dengan keterbatasan modal. Lemahnya manajemen dan tata kelola juga dapat menjadi faktor yang membuat perusahaan tidak mampu berkembang secara optimal.
Modal besar tanpa didukung pengelola yang kompeten, menurut Fraksi Gerindra, berpotensi hanya menjadi angka di dalam neraca keuangan.
Karena itu, penambahan modal harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Gerindra juga mendorong keterlibatan tenaga profesional yang memiliki integritas, mampu membaca perkembangan pasar, menguasai pemanfaatan teknologi digital, serta mampu menciptakan inovasi bisnis.
Catatan ketiga adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aset eksisting.
Fraksi Gerindra meminta dilakukan inventarisasi dan audit terhadap seluruh aset yang dimiliki Perumda Pesona Pariwisata.
Aset tersebut harus diklasifikasikan secara jelas berdasarkan kondisi dan tingkat produktivitasnya.
Aset yang produktif perlu ditingkatkan pemanfaatannya. Sementara aset yang belum optimal harus diperbaiki dan dikembangkan.
Sedangkan aset yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis perlu dievaluasi agar tidak terus menjadi beban perusahaan.
Langkah tersebut dinilai penting agar modal baru benar-benar diarahkan untuk mengembangkan potensi usaha, bukan sekadar menutup kelemahan atau persoalan pengelolaan pada masa lalu.
Catatan keempat berkaitan dengan rencana bisnis atau business plan.
Gerindra menilai setiap pengajuan penyertaan modal harus disertai rencana bisnis yang konkret dan terukur.
Rencana tersebut setidaknya harus memuat analisis investasi, target pasar, proyeksi pendapatan, hingga masa balik modal atau payback period.
Bagi Gerindra, business plan harus menjadi instrumen utama untuk mengukur keberhasilan investasi daerah.
Manajemen Perumda Pesona Pariwisata juga harus siap mempertanggungjawabkan target yang telah ditetapkan dan melakukan langkah korektif apabila realisasi tidak sesuai dengan rencana.
APBD Jangan Jadi Sumber Ketergantungan
Fraksi Gerindra juga memberikan penekanan khusus terhadap aspek kemandirian perusahaan.
Penyertaan modal daerah, menurut Gerindra, seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kemampuan Perumda Pesona Pariwisata dalam menghasilkan pendapatan, bukan membuat perusahaan semakin bergantung kepada APBD.
Gerindra mengingatkan bahwa tambahan modal harus memiliki tujuan yang jelas serta menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
APBD tidak boleh terus-menerus menjadi sumber pembiayaan utama perusahaan tanpa adanya peningkatan kemampuan bisnis dan kontribusi terhadap daerah.
Karena itu, setiap rupiah modal yang disertakan pemerintah daerah harus memiliki indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi yang jelas.
