CORONGSUKABUMI.com – Dedi Mulyadi mewacanakan perubahan besar dalam sistem pembiayaan infrastruktur jalan di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji kemungkinan penghapusan pajak kendaraan bermotor yang nantinya diganti dengan sistem jalan berbayar atau pay per use.
Konsep tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Pemprov Jabar menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih modern, berkualitas, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Menurut Dedi, pemerintah provinsi saat ini fokus meningkatkan kualitas jalan provinsi agar memiliki standar pelayanan yang lebih baik, mulai dari kondisi jalan hingga fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan.
βPemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, jalannya mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan,β ujarnya.
Ia menjelaskan, pos pengamanan yang nantinya disiapkan akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, hingga tim paramedis untuk menangani kondisi darurat di jalan.
Setelah infrastruktur tersebut dinilai memadai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengkaji penerapan sistem jalan berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor yang selama ini berlaku.
Dalam konsep tersebut, masyarakat hanya dikenakan biaya saat menggunakan jalan. Sementara kendaraan yang tidak menggunakan jalan tidak perlu membayar.
βArtinya menggunakan jalan baru bayar, kalau tidak menggunakan jalan ya tidak bayar,β kata Dedi.
Menurutnya, skema tersebut dinilai lebih mencerminkan rasa keadilan karena pembayaran disesuaikan dengan intensitas penggunaan jalan serta beban kendaraan yang melintas.
Dedi menilai kendaraan berbobot besar seharusnya membayar lebih tinggi karena memberikan dampak lebih besar terhadap kerusakan jalan.
Selain itu, ia berharap penerapan sistem tersebut dapat mendorong masyarakat menggunakan jalan secara lebih efektif dan sesuai kebutuhan sehingga kemacetan dapat ditekan dan kenyamanan pengguna jalan meningkat.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa wacana tersebut masih berada pada tahap gagasan awal dan belum menjadi kebijakan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Saat ini, Pemprov Jabar telah menyiapkan tim kajian untuk melakukan telaah lebih mendalam dengan melibatkan akademisi, pakar, dan berbagai pihak terkait.
βIni baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah bersama para akademisi dan berbagai pihak lainnya,β ujarnya.
Kajian tersebut nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum kebijakan diterapkan, mulai dari regulasi, dampak ekonomi, teknologi yang digunakan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan.
Sumber Jubirtvnews.com:Β Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Kendaraan di Jabar, Diganti Sistem Jalan Berbayar
