CORONGSUKABUMI.com – Rencana pengetatan anggaran dalam Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi 2026 mendapat sorotan tajam Fraksi Partai Gerindra. Di tengah wacana penundaan atau pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi justru mengalami pemangkasan.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik maupun kepentingan masyarakat yang membutuhkan dukungan infrastruktur.
Kritik itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, Jumat (4/9/2026).
Gerindra menyoroti wacana penundaan realisasi pembayaran TPP ASN sebesar 10 hingga 20 persen sebagaimana tercantum dalam dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut Gerindra, persoalan ketatnya arus kas atau cash flow daerah yang muncul akibat ketidaktepatan proyeksi pendapatan tidak semestinya dibebankan kepada ASN maupun camat.
Hera menilai aparatur pemerintah justru berada di garis terdepan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menangani persoalan stunting, kemiskinan ekstrem, hingga penanggulangan bencana.
βSungguh tidak adil jika keringat para aparatur ini yang paling awal dikorbankan saat daerah mengencangkan sabuk pengaman. TPP ASN harus dilindungi secara utuh. Efisiensi seharusnya ditempuh pada belanja operasional rutin, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial kantor sebelum menyentuh hak-hak pegawai,β tegas Hera
Anggaran Jalan dan Irigasi Ikut Dipangkas
Tidak hanya TPP ASN, Gerindra juga mempertanyakan arah alokasi Belanja Modal dalam Perubahan APBD 2026.
Fraksi tersebut mencatat total Belanja Modal justru meningkat 19,05 persen atau sekitar Rp70,13 miliar. Namun, kenaikan tersebut tidak diikuti peningkatan anggaran pada seluruh sektor infrastruktur.
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi justru mengalami pengurangan sekitar Rp3,45 miliar atau 1,88 persen.
Di saat yang sama, anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat 56,35 persen atau sekitar Rp48,24 miliar. Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga naik 59,13 persen atau sekitar Rp46,87 miliar.
Kenaikan tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan Belanja Pegawai sebesar Rp40,60 miliar atau 2,68 persen serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp38,15 miliar atau 3,13 persen.
Gerindra menilai komposisi tersebut perlu dikaji kembali. Menurut fraksi tersebut, pembangunan jalan dan irigasi memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani dan pelaku UMKM.
Karena itu, pengurangan anggaran infrastruktur dasar dinilai kurang tepat apabila pada saat yang sama belanja untuk gedung dan peralatan mengalami peningkatan cukup signifikan.
PAD Turun, Defisit Membesar
Sorotan Gerindra juga diarahkan pada sisi pendapatan daerah.
Fraksi tersebut mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp8,73 miliar atau 0,97 persen.
Penurunan paling besar terjadi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah, yang terkoreksi 15,23 persen atau sekitar Rp22,64 miliar.
Sementara itu, total Pendapatan Daerah memang mengalami kenaikan Rp89,47 miliar. Namun, kenaikan tersebut dinilai terutama ditopang tambahan pendapatan transfer pemerintah pusat berupa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp93,46 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Gerindra karena menunjukkan belum kuatnya pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari kemampuan daerah sendiri.
Persoalan lainnya adalah meningkatnya defisit anggaran. Defisit yang sebelumnya berada di angka Rp68,58 miliar meningkat menjadi Rp149,72 miliar atau melonjak 118,30 persen.
Defisit tersebut kemudian ditutup melalui penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK sebesar Rp169,72 miliar.
Gerindra turut menyoroti besarnya kas yang masih mengendap berdasarkan hasil audit tersebut.
Tercatat sekitar Rp81,11 miliar berada di RSUD/BLUD dan Rp65,12 miliar berada pada Kas Bebas RKUD.
Fraksi Gerindra memandang tingginya SiLPA yang berasal dari kas mengendap tersebut sebagai indikasi adanya ketidakefisienan dalam alokasi anggaran atau allocative inefficiency.
Menurut Gerindra, dana yang tersedia seharusnya dapat segera dikonversikan menjadi program dan pelayanan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Gerindra Ajukan Empat Langkah
Untuk memperbaiki struktur Perubahan APBD 2026, Fraksi Gerindra yang diketuai Tedy Setiadi dan Sekretaris Ruslan Abdul Hakim menyampaikan empat rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Pertama, Gerindra meminta restrukturisasi Belanja Modal Kerakyatan dengan mengembalikan anggaran jalan dan irigasi sebesar Rp3,45 miliar melalui rasionalisasi belanja gedung dan peralatan yang dinilai masih dapat ditunda.
Kedua, Gerindra meminta perlindungan terhadap hak TPP ASN secara utuh. Pengetatan anggaran, menurut fraksi tersebut, seharusnya diarahkan pada perjalanan dinas maupun belanja operasional rutin kantor.
Ketiga, pemerintah daerah didorong melakukan digitalisasi pendapatan dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis digital. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban bagi pelaku UMKM.
Keempat, Gerindra meminta percepatan penyerapan kas BLUD. Manajemen keuangan RSUD/BLUD perlu dievaluasi agar dana mengendap sebesar Rp81,11 miliar dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk pemenuhan stok obat-obatan.
Fraksi Gerindra menyatakan akan mengawal rekomendasi tersebut dalam pembahasan teknis lanjutan di tingkat Komisi maupun Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi
