CORONGSUKABUMI.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pengelolaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran. Setiap belanja daerah harus menghasilkan dampak pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PPP, Apep Saepul Mahdan, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD TA 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/9/2026).
Apep menekankan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan atau seberapa tinggi daya serapnya di atas kertas. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana belanja daerah memberikan manfaat nyata.
βFraksi PPP tidak ingin APBD berhenti pada output administratif, tetapi harus bergerak menuju outcome pembangunan. Jalan yang dibangun harus memperlancar mobilitas ekonomi, fasilitas pendidikan dan kesehatan harus meningkatkan akses serta mutu pelayanan, dan seluruh belanja pemerintah harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup rakyat,β tegas Apep.
Dalam pandangannya, Fraksi PPP juga mencermati penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,73 miliar.
Target PAD yang semula diproyeksikan Rp903,91 miliar turun menjadi Rp895,18 miliar.
Bagi PPP, penurunan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai koreksi matematis biasa, tetapi menjadi sinyal untuk melakukan evaluasi terhadap kapasitas dan tata kelola fiskal daerah.
PPP juga menyoroti tingginya porsi pendapatan transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp3,17 triliun, sementara PAD hanya sebesar Rp895,18 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Kabupaten Sukabumi terhadap pemerintah pusat masih cukup dominan.
Menyikapi kondisi tersebut, Fraksi PPP mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyusun roadmap kemandirian fiskal jangka panjang yang jelas dan terukur.
Pemkab diminta tidak mengambil jalan pintas dengan memperberat beban masyarakat melalui intensifikasi pemungutan.
Sebaliknya, PPP mendorong pemerintah daerah berfokus pada ekstensifikasi basis ekonomi, digitalisasi, optimalisasi BUMD, serta pembenahan aset daerah.
Fraksi PPP juga mengingatkan bahwa APBD pada hakikatnya merupakan uang rakyat yang dititipkan untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kemaslahatan publik.
βYang penting APBD jangan hanya berubah angkanya, tetapi rakyat juga harus merasakan perubahan hidupnya,β pungkas Apep.
